Tentang APBD DKI Jakarta yang Sedang Disorot

Tentang APBD DKI Jakarta yang Sedang Disorot

Masyarakat dihebohkan kabar tentang temuan-temuan “aneh” dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta untuk tahun 2020 yang sedang dibahas Pemerintah Provinsi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Seorang anggota DPRD yang berasal dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana, mempublikasikan temuannya mengenai item-item dalam rancangan APBD yang dinilai tidak wajar. Antara lain pengadaan lem merk Aibon senilai Rp 82 mililar di Dinas Pendidikan Jakarta Barat, dan pengadaan bolpoin senilai Rp 124 miliar di Dinas Pendidikan Jakarta Timur.

Dalam berita di Kompas.com, disebutkan bahwa proses penyusunan APBD oleh Pemprov DKI Jakarta menggunakan sistem e-budgeting sejak beberapa tahun lalu. Sistem itu bisa diakses oleh publik melalui situs apbd.jakarta.go.id. Dengan menggunakan sistem itu, Pemprov memasukkan rancangan program-program hasil musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) di tingkat kota dan kabupaten, yang disebut Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS). KUA-PPAS kemudian dibahas bersama DPRD. Hasil pembahasan itu menjadi dasar bagi Pemprov DKI untuk membuat Rancangan APBD. Setelah RAPBD dibahas bersama DPRD dan disahkan menjadi APBD DKI Jakarta, kemudian akan dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi.

Jika pada tahun-tahun sebelumnya setiap tahapan tersebut selalu diunggah ke apbd.jakarta.go.id, untuk APBD tahun 2020 belum ada satu pun tahapan yang diunggah, sedangkan Pemprov dengan DPRD saat ini sedang membahas KUA-PPAS.

Menurut Gubernur Anies Baswedan, hal itu memang disengaja, dengan alasan untuk menghindari kegaduhan atas hal-hal yang belum tentu akan benar-benar dilaksanakan. Karena itu, Gubernur menyatakan Pemprov hanya akan mengunggah setelah pembahasan dengan DPRD selesai.¬†Gubernur juga menyatakan bahwa karena sistem e-budgeting yang digunakan sekarang mensyaratkan bahwa setiap item anggaran harus dirinci, maka sering terjadi praktek “asal memasukkan angka-angka dan rincian, karena toh nantinya masih akan dibahas lagi.” Dengan latar belakang itulah Gubernur mengatakan bahwa sistem yang digunakan belum smart, dan akan digantikan dengan sistem baru yang dapat mendeteksi anggaran tidak wajar.

Pemprov DKI Jakarta sendiri melalui kanal YouTube-nya mengunggah sebuah video pada tanggal 29 Oktober 2019, yang merupakan rekaman pengarahan oleh Gubernur Anies Baswedan dalam acara pembahasan rancangan KUA-PPAS tanggal 23 Oktober 2019. Dalam video tersebut Gubernur membahas hasil pemeriksaannya atas pos-pos belanja yang nilainya fantastis, antara lain belanja bolpoin yang totalnya Rp 635 miliar, kertas yang totalnya Rp 213 miliar, dan lain-lain.

Ada dua hal yang menarik dalam pernyataan-pernyataan Gubernur Anies Baswedan. Pertama, mengenai cara kerja yang “asal memasukkan rincian”. Kedua, mengenai sistem yang lebih “smart”.

 

Tanggung Jawab

Cara kerja “asal memasukkan rincian” mungkin hanya dilakukan oleh sedikit orang saja di antara para pegawai di lingkungan pemerintah daerah DKI, tetapi hal itu menujukkan rendahnya rasa tanggung jawab atas tugas dan menganggap remeh suatu kerja besar yang disebut penyusunan APBD. APBD yang menggunakan uang rakyat, seharusnya disusun dan dibahas dengan penuh tanggung jawab dan hati-hati, serta mengedepankan asas efisiensi dan efektivitas. Membelanjakan sesedikit mungkin tetapi untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Orang-orang yang terlibat dalam seluruh tahapan penyusunan dan pembahasan APBD, baik dari sisi eksekutif (pemerintah daerah) maupun legislatif (DPRD), harus saling mendukung dalam kerangka berpikir positif atas tugas yang mereka emban. Korupsi bermula dari tersedianya anggaran yang berlebihan atau bahkan mengada-ada. Dan sebaliknya, anggaran yang seperti itu tidak akan muncul jika bukan karena adanya niat untuk membuka celah bagi tindak korupsi.

Tanpa membuka informasi mengenai rancangan anggaran seperti KUA-PPAS kepada publik sejak awal, maka cara kerja “asal memasukkan rincian” itu justru semakin dimanjakan. “Toh nantinya masih akan dibahas lagi”, begitu alasannya. Dan itu melibatkan bukan hanya satu peran saja, misalnya orang yang melakukan input data. Orang yang memberi persetujuan (approval) atas data yang di-input pun juga terlibat. Kalau sejak awal KUA-PPAS sudah bisa diawasi oleh publik, meskipun mungkin masih tetap ada hal-hal yang lolos dari pengamatan publik, tetapi tentunya mentalitas “toh nantinya masih akan dibahas lagi” akan jauh berkurang. Apalagi dalam sistem e-budgeting yang digunakan Pemprov DKI Jakarta juga mencatat siapa yang melakukan input data, perubahan, persetujuan, dan sebagainya. Pencatatan seperti itu biasanya disebut sebagai audit trail, yang bertujuan untuk memungkinkan dilakukan pelacakan atas setiap perubahan data di sebuah sistem, termasuk siapa yang melakukannya.

Keterbukaan di sisi eksekutif itu menjadi sangat penting terutama karena pembahasan bersama DPRD pun memiliki batasan-batasan, dilihat dari sudut pandang kepentingan publik. Meskipun sebagian besar rapat di DPRD adalah terbuka dan bisa dihadiri oleh publik, tetapi seberapa banyak perwakilan publik yang bisa meluangkan waktunya di hari dan jam kerja untuk hadir di DPRD? Rapat pembahasan semacam itu biasanya berlangsung beberapa kali, dalam rentang waktu beberapa hari, minggu, atau bahkan bulan.

Orang-orang yang duduk di pemerintahan maupun legislatif, mendapat kepercayaan dari rakyat untuk melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Sudah seharusnya bahwa rakyat pun bisa melakukan pengawasan atas pelaksanaan kepercayaan itu.

 

Teknologi

Sistem e-budgeting yang rinci dan terbuka merupakan keniscayaan dalam rangka pengawasan oleh publik. Dengan memiliki sistem e-budgeting yang juga bisa diakses oleh publik setiap saat, sesungguhnya Pemprov DKI telah memiliki mekanisme pengawasan publik yang bagus. Masalahnya adalah, apakah sistem yang canggih selalu memberikan hasil yang terbaik pula? Belum tentu.

Adalah fakta bahwa secanggih apa pun sebuah sistem, jika para pelaku atau penggunanya tidak menggunakannya secara benar, maka tidak akan ada gunanya. Dan ini berlaku bukan hanya dalam hal sebuah sistem teknologi informasi (TI), tetapi juga sistem berupa aturan dan prosedur (biasa disebut standard operating procedure, SOP) dalam kehidupan bernegara, berbisnis, dan sebagainya.

Ketika Gubernur Anies Baswedan menyatakan bahwa rancangan APBD yang dibuat di tahap awal tidak perlu dipublikasikan melalui apbd.jakarta.go.id dengan alasan bahwa sistem e-budgeting yang sekarang itu terlalu rinci sehingga “memaksa” sebagian orang yang bertugas memasukkan data untuk “asal memasukkan rincian”, sejatinya itu menyiratkan ketidakberpihakan kepada tujuan yang mendasar kenapa sistemnya dibuat demikian. Saya yakin bahwa orang sekelas Anies Baswedan tentu paham, kenapa suatu data wajib dimasukkan secara rinci, jika memang masih bisa dirinci. Dan Anies Baswedan tentu juga paham, kenapa selama beberapa tahun sebelumnya data rancangan APBD di setiap tahapan selalu disediakan untuk akses publik. Menjadi sangat aneh bagi saya, jika kemudian Anies Baswedan sebagai seorang Gubernur justru berpendapat bahwa di tahapan awal tidak diperlukan rincian, dan juga tidak perlu dibuka ke publik. Kesan yang saya dapatkan adalah bahwa seakan-akan Anies Baswedan justru melindungi dan permisif atas perilaku kurang bertanggungjawab yang selama ini dilakukan sebagian orang di bawah koordinasinya, dan sebaliknya justru menyalahkan sistem TI-nya.

Keanehan itu juga saya rasakan ketika membaca pendapat Anies Baswedan mengenai sistem yang kurang smart. Bagi saya yang cukup memahami dunia TI sebagai praktisi (meskipun sama sekali bukan ahli), pernyataan seperti itu akan terdengar wajar jika dikemukakan oleh orang yang awam atas TI.

Anies Baswedan menggambarkan bahwa seharusnya sistem e-budgeting yang smart akan mampu mendeteksi anggaran yang tidak wajar. Sebagai contoh, jika item-nya berjenis lem (misalnya merk Aibon), kemudian harganya Rp 82 miliar padahal harga satuannya hanya Rp 20.000 atau Rp 30.000, maka seharusnya itu ditolak oleh sistem.

Memang dengan pemikiran sederhana sekalipun saya bisa membayangkan, bagaimana sebuah metode pendeteksian semacam itu bisa dibuat dengan teknologi TI. Tetapi yang tidak bisa saya bayangkan adalah: jika mental dan kerangka berpikir orang-orang yang nanti menggunakan sistem secanggih itu masih tetap seperti mental dan kerangka berpikir mereka sekarang, bagaimana cara mencegah orang-orang seperti itu memasukkan item berjenis komputer kelas server, misalnya, yang harga satuannya berkisar puluhan hingga ratusan juta, padahal tidak ada kebutuhan untuk pengadaan barang semacam itu.

Akar permasalahannya bukan sistem TI-nya, tapi data yang di-input oleh manusia. Salah satu prinsip paling dasar yang berlaku dalam dunia TI adalah “garbage in, garbage out”. Itulah sebabnya ada proses verifikasi data (oleh manusia juga) dan approval. Ada manusia yang bertugas sebagai penjaga agar sampah-sampah tidak ikut dalam proses selanjutnya di dalam sistem itu.

Sistem yang smart seperti yang dibayangkan oleh Anies Baswedan itu, untuk selamanya masih kalah “smart” dengan orang-orang tidak bertanggung jawab yang bermental “asal memasukkan rincian karena toh nantinya masih akan dibahas lagi”, yang selama ini menggunakan sistem yang disebut “kurang smart” oleh Pak Gubernur.

 

Sumber foto: Kompas.com

Bagikan di:

Tinggalkan Balasan